Pengaturan Izin Prinsip

Pendirian suatu perusahaan di Indonesia dilakukan melalui investasi asing dan tunduk pada persyaratan khusus pendirian perusahaan. Invetasi asing oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”) diartikan sebagai kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor asing untuk menjalankan bisnis di Indonesia (termasuk pendirian perusahaan).



Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (“Perka BKPM 14/2015”), yang mulai berlaku sejak 8 Oktober 2015. Perka BKPM 14/2015 mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal No. 12 Tahun 2013.



Izin Prinsip

Izin prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam memulai kegiatan usaha baik dalam kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) maupun Penanaman Modal Asing (“PMA”). Kegiatan yang mencakup memulai usaha adapun sebagai berikut:

  1. pendirian usaha baru baru, baik dalam rangka PMDN maupun PMA;
  2. perubahan status menjadi PMA, sebagai akibat dari masuknya modal asing dalam kepemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum, atau
  3. perubahan status menjadi PMDN, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat modal asing, menjadi seluruhnya modal dalam negeri.

Terdapat beberapa jenis izin prinsip, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

  1. izin prinsip baru, yakni izin pertama kali sebelum memulai kegiatan usaha;
  2. izin prinsip perluasan, yakni izin sebelum melakukan kegiatan ekspansi perusahaan;
  3. izin prinsip perubahan, yakni izin sebelum melakukan perubahan rencana investasi atau realisasinya;
  4. izin prinsip penggabungan (merger), yakni izin sebelum melakukan penggabungan 2 perusahaan atau lebih.


Ketentuan Nilai Investasi dan Pemodalan

PMA dalam memperoleh izin prinsip wajib melaksanakan ketentuan persyaratan nilai investasi dan permodalan, sebagai berikut:

  • total nilai investasi lebih besar dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), di luar tanah dan bangunan;
  • untuk proyek perluasan satu bidang usaha dalam satu kelompok usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Usaha Indonesia (“KBLI”) di lokasi yang sama, dengan ketentuan akumulasi nilai investasi atas seluruh proyek di lokasi tersebut mencapai lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan, maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);
  • untuk perluasan satu atau lebih bidang usaha dalam sub golongan usaha berdasarkan KBLI, yang tidak mendapatkan fasilitas di luar sektor industri, di satu lokasi dalam satu kabupaten/kota maka nilai investasi untuk seluruh bidang usaha lebih besar dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) diluar tanah dan bangunan;
  • nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor minimal Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah);
  • penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dan presentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Perusahaan PMA yang memiliki izin prinsip sebelum peraturan ini berlaku dengan nilai modal disetor kurang dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), yang akan mengajukan permohonan untuk (i) perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek; atau (ii) izin prinsip perluasan, wajib menyesuaikan penyertaan dalam modal perseroan minimal Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

 

 

Posted in:

Leave a Reply